Anggaran Pilkada Ulang, Panwas Ajukan Rp 1,4 Milyar, Polisi Masih Hitung-Hitung

MUARA TEBO-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemungutan suara ulang di seluruh TPS membuat panwas dan Polres akan kembali bekerja. Masa kerja Panwascam yang akan segera berakhir segera diperpanjang sampai selesai tahapan Pilkada yakni sampai Bupati terpilih dilantik. "Kita juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Panwascam selama ini. Seperti Panwascam Rimbo Ulu yang di MK dipersoalkan di MK akan menjadi catatan bagi kota ke depannya," kata Basri SAg, Ketua Panwas Kabupaten Tebo di kantor panwas kamis (14/4). Untuk pelaksaan pemungutan suara 104 Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk semua desa yang telah berakhir masa kerjanya juga akan direkrut kembali. "Kita akan evaluasi PPL lama dulu apakah masih bisa dipakai atau tidak, tergantung laporan dari Panwascam. Kalau ternyata ada yang terbukti tidak netral tidak direkrut lagi," jelas Basri. Disinggung soal dana yang dibutuhkan menghadapi pemungutan suara ulang ini, menurut Basri pihaknya telah melakukan penghitungan. Anggaran sebesar Rp 1,4 Milyar akan diajukan ke Pemkab untuk pemilukada ulang. "Itu anggaran yang kita ajukan, nanti tidak tahu berapa yang disetujui. Kalau yang dulu anggaran yang disetujui Rp 1,25 Milyar," katanya. Sementara Polres Tebo juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan putusan MK untuk pemungutan suara ulang. Pihaknya akan menurunkan personil ke semua TPS untuk pengamanan. Lalu berapa yang dibutuhkan Polisi untuk biaya pengamanan itu? "Kita masih hitung-hitung berapa kebutuhan dananya. Yang jelas lebih sedikit dari Pilkada 10 maret lalu yang dianggarkan Rp 1,2 Milyar. Namun jika tidak ada yang dianggarkan pemkab, kita bisa menggunakan dana anggaran Polisi," kata Kapolres Tebo AKBP M Arifin SIK. (Radar Tebo)

Berita Terkait