Kopel Tebo Gelar Workshop Implementasi Inpres Perlindungan Hutan

TEBO-Komunitas Pelestari Lingkungan (Kopel) kumpulan lembaga yang terdiri dari LSM Kapas Kanopi, PC GP Ansor, KPA Kanopi, PC PMII, PC HMI, MPI dan Kompas Sigombak. Rabu 30 april menggelar workshop sehari penuh mengenai Optimalisasi Peran Serta Para Pihak dalam Upaya Perlindungan Kawasan Hutan di Kabupaten Tebo sebagai Implementasi Instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2005.

Workshop tersebut atas Jaringan Kerja Penanggulangan Kejahatan Kehutanan (JKPKH) Jambi bersama EC-Indonesia FLEGT SP, Yayasan Cakrawala, AMPHAL, Yayasan Gita Buana, PSHK-ODA, Pemkab Tebo dan Dishut Tebo.

“workshop ini digelar diaula melati kantor Bupati Tebo, dengan menghadirkan pemateri dari Dishut Tebo, Kajari, Kapolres, Kopel Tebo, PSHK Otda, Cakrawala dan lainnya, dan sebagai keynote speaker yakni 2 orang staf ahli Menkopolhukam yakni Brigjend Polisi dan Brigjend Angkatan Darat, ”ujar Wahyudhi SE Koordinator Kopel Tebo kemarin.

Dijelaskannya, dilaksanakannya workshop tersebut diharapkan, mencari solusi upaya pemberantasan tindak kejahatan kehutanan di Indonesia pasca keluarnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2005 yang belum sepenuhnya dengan yang diharapkan. Secara kasat mata, upaya yang dilakukan para pihak berhasil menekan aktifitas illegal loging hanya saja upaya itu tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang berkeadilan.

“pada tingkatan operasi-operasi dilapangan, yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Masih belum efektif mengungkap pelaku utama dan jaringan pelaku kejahatan kehutanan. Upaya penegakan hukum kejahatan kehutanan di Indonesia khususnya di Propinsi Jambi tidak diimbangi dengan upaya pengungkapan modus pelaku kejahatan kehutanan, dari tindakan hukum atas aktifitas kejahatan yang mereka lakukan”jelasnya lagi

Makanya lanjutnya, dasar penyusunan pengembangan perencanaan untuk mendorong sinergi berbagai komponen parapihak yang meliputi komponen Masyarakat, Komunitas Masyarakat sipil/Organisasi masyarakat, serta Pemerintah dalam upaya perlindungan kawasan hutan lainnya di Propinsi Jambi khususnya Tebo. Perlu adanya dukungan Bupati Kabupaten Tebo, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten beserta Jajaran dan instansi yang berwenang, Pemerintahan desa dan Alim ulama, cerdik pandai serta kelompok pemuda pada desa – desa yang akan menjadi target penilaiaan. Serta pihak–pihak yang dilihat layak dan mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan yang hendak dicapai.

“ini penting karena merupakan langkah awal untuk merumuskan pokok permasalahan mengenai kejahatan hutan tersebut, kritik dan saran serta masukan dari berbagai pertemuan formal maupun non formal yang akan diselenggarakan setelah pertemuan berlangsung sehingga kemudian dapat memberikan hasil dan dampak dalam menjawab permasalahan perlindungan kawasan hutan dan Kejahatan Kehutanan di Kabupaten Tebo ini”terangnya menandaskan

Acara Workshop tersebut diikuti para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat desa, perguruan tinggi, mahasiswa dan lainnya. Diharapkan akan melahirkan salah satu pemikiran dan mensinergikan masalah kejahatan hutan dan upaya pemberantasannya di Tebo itu (why)

Berita Terkait