Ehmm... Banyak Nan Tebawo Rendong Penyelewengan BLT, Raskin, Pungli

Dipanggil DPRD, Kades Sebut Instruksi Camat dan BPN

Sigombak-Kalau sudah dipanggil DPRD lumer juga "kepremanan" perangkat desa. Buktinya mereka ngaku telah memotong BLT, menjual raskin, dan pungutan liar. Tapi bukan untuk mereka saja. Ada setoran ke atas. BPD sebagai pihak yang memiliki wewenang rekomendasi penggantian Kades masih takut dengan ancaman perangkat desa...

Desakan warga untuk penggantian kepala desa (kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) desa teluk kembang Jambu ditanggapi DPRD Tebo. Kemarin (12 desember) perangkat desa yang diindikasi melakukan penyelewengan BLT, beras miskin (raskin), pungutan liar (pungli) sertifikasi tanah, penyimpangan dana DPDK sebesar Rp 15 juta di panggil DPRD Tebo.

DPRD memanggil dan memintai keterangan kades Sahril Lukman dan sekdes Mupiardi serta perangkatnya dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).Mereka diterima DPRD di ruang ketua DPRD Tebo sekitar pukul 09.00 WIB. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPRD H Nasrun Nasir itu melibatkan anggota komisi I yakni Sugiono, Sidi BSC, dan MT Azri SH MH.

Dalam pertemuan itu, Kepala Desa Syaril Lukman mengakui telah memotong BLT sebesar Rp 60.000 untuk pembuatan KTP dengan rincian Rp 25.000 di setor ke kecamatan dan Rp 35.000 untuk desa. Tapi, mereka tidak mengakui memotong Rp 30.000 bagi warga yang tidak memiliki dan juga pungutan Rp 20.000 untuk mendapatkan kartu BLT seperti yang dilaporkan warga.

“Saya tidak memerintahkan perangkat saya memungut biaya untuk mendapatkan kupon BLT,” katanya. Sebelumnya warga melaporkan perangkat desa telah memungut Rp 20.000 untuk biaya yang disebutkan daftar ulang untuk memdapatkan kupon.

Soal raskin yang dipungut Rp 2000/Kg yang seharusnya dikenakan Rp 1000, perangkat desa mengaku menjalankan instruksi dari pihak kecamatan. Mereka mengaku menyetor ke kecamatan sebesar Rp 1750 dan Rp 250 untuk desa. Sebelumnya warga menuturkan Raskin perkarung berisi 15 Kg yang jika dihargai Rp 2000 berjumlah Rp 30.000 namun di jual Rp 35.000. Menurut perangkat desa kelebihan yang dibebankan untuk penerima raskin itu digunakan untuk sumbangan MTQ.

Sementara soal pungutan sertifikat tanah antara Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta yang seharusnya gratis, Sekdes Mupiardi mengaku belum melakukan pungutan. Menurutnya saat ini baru di pungut Rp 100 ribu pada beberapa pemilik lahan. Pungutan itu katanya disetujui oleh petugas dari BPN Tebo.

“Pungutan itu baru sebatas rencana, yang di pungut saat ini baru sebesar Rp 100 ribu itupun tidak semua yang bayar. Uang itu digunakan untuk biaya makan dan rokok untuk petugas yang mengukur dan soal ini juga disetujui oleh orang-orang BPN, seperti Marbun dan Miswardi,” kata Mufiardi menyebut nama dua petugas BPN Tebo.

Karena keterangan perangkat desa ini melibatkan pihak Kecamatan dan BPN, maka DPRD akan memanggil Camat Tebo Ulu dan BPN. “Terkait pengaduan pemotongan BLT, proses hukum kita serahkan ke pihak Polres yang telah menerima pengaduan. DPRD akan memanggil Camat dan BPN untuk klarifikasi tentang keterangan biaya pembuatan KTP dan soal pungutan sertifikat tanah,” kata Ketua DPRD H Nasrun Nasir yang didampingi Anggota Komisi I Sugiono, MT Azri dan Sidi.

Sementara Ketua BPD Desa TK Jambu, Yuliadi mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kendati memiliki kewenangan untuk rekomended penghentian kades, BPD mengatakan belum menentukan sikap. “Kami akan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan masyarakat dan coordination dengan instansi terkait dan pihak lainnya,” katanya kepada DPRD Tebo kemarin.

Berita Tebo Lainnya:
-Pak Tolong Copot Kades Penyeleweng BLT Dan Raskin
-Kades Jambu Dilaporkan Ke Polisi Potong BLT Dan Raskin
-Wakil Ketua DPRD Dilaporkan Wartawan Ke Polisi
-Masyarakat VII Koto VS PT TMA, Wakil Ketua DPRD Usir Wartawan
-Modus Baru Kejahatan: Kabarkan Sakit/Meninggal Minta Uang Urus

Berita Terkait