Mengenang Kembali Konflik Lahan PT WKS vs Warga Desa Lubuk Madrasah (Bagian-1)

Warga Berbuat Anarkhis, DPR RI Turun ke Tebo Selasa (31/5) lalu warga empat desa di kecamatan Serai Serumpun mendatangi DPRD Tebo untuk meminta penyelesaian sengketa lahan. Itu aksi kedua mereka. Sebelumnya Selasa (24/5) menggelar aksi serupa. Ini bukan pertama kali persoalan lahan mencuat. Sengketa lahan di desa Lubuk Madrasah pernah menjadi isu nasional pada tahun 2007 hingga 2008. Bagaimana itu terjadi? Radar Tebo mengulas kembali. ======================================================== Empat tahun lalu, tepatnya hari jum'at 28 desember 2007 secara mengejutkan, warga desa Lubuk Mandarsah, kecamatan Tengah Ilir kabupaten Tebo yang merasa tertindas oleh PT WKS melakukan pembakaran 11 alat berat serta 1 mobil hiline. Spontanitas tindakan anarkhis dilakukan warga desa yang waktu itu di huni 2274 KK karena kebun mereka di gusur alat berat kontraktor PT WKS. Lahan hutan produksi (HP) yang mereka garap sejak tahun 1990an ternyata telah diserahkan pemanfaatannya kepada perusahaan bonafit ini. Dengan dimulai operasional perusahaan, PT WKS mulai melakukan land clearing pada lahan-lahan masyarakat. Warga juga mendapat informasi tanpa sumber yang jelas, seluruh lahan di desa mereka akan diratakan oleh perusahaan besar ini. Akibat aksi yang dilakukan ratusan warga itu, beberapa hari setelah insiden, 3 warga di tahan Polisi. Di susul 6 tersangka lainnya, sementara itu beberapa orang lagi buron. Polisi juga mengerahkan kekuatannya baik dari Polres tebo maupun Polda jambi untuk antisipasi aksi lanjutan. Puluhan anggota, mobil Banser dan tenda anggota polisi memberikan warna tersendiri bagi desa itu. Ketakutan akan penangkapan juga menyebabkan laki-laki di desa itu melarikan diri ke hutan. Beberapa hari di desa itu hanya di dominasi kaum wanita dan anak-anak yang tidak keceriaannya masa kecilnya terusik. Penahanan 9 orang "pahlawan" itu menyebabkan beberapa wanita "menjanda", anak-anak pun menjadi "yatim". Lahan perkebunan bekas gusuran alat berat yang sebelumnya menghijau rata dengan tanah. Perhatian pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi pun mulai mengarah ke daerah konflik ini. Tim yang dibentuk Pemda pun turun ke lapangan untuk melihat dan mendengar suara masyarakat. Wakil rakyat juga mulai turun untuk mendengar keluh kesah warga. Mulai dari wakil di kabupaten hingga dewan dari pusat. Anggota DPD RI Elviana yang saat itu masih sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, yang sedang reses ke Tebo datang ke daerah itu. Kepada warga yang mengeluh tersebut dia menjanjikan akan membawa persoalan tersebut ke pusat. Elviana berjanji akan membawa Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan ke desa Lubuk Madrasah. Elviana menepati janjinya, 25 januari 2008, Tim Komisi IV yang diketuai Syafri Hutauruk mendatangi warga. Keluh kesah, penderitaan, pelanggaran pihak perusahaan, rasa ketidakadilan warga tercurah dalam orasi yang disampaikan dengan emosi serta tangis kaum perempuan dan anak-anak. Keputusan dari pertemuan itu, Menteri Kehutanan yang waktu itu masih dijabat MS Kaban yang membidangi masalah ini harus didatangkan ke hadapan warga. Setelah anggota Komisi IV DPR RI meninggalkan desa Lubuk Madrasah, warga hanya bisa berharap kedatangan menteri kehutanan akan mengubah nasib mereka.(bersambung)

Berita Terkait