Bupati Bantah Diperiksa Satsus Kejagung

MUARA TEBO-Turunnya tim satuan tindak pidana khusus (Satsus) dari Kejagung ke kabupaten Tebo dalam upaya pengungkapan kasus dugaan penyertaan modal pemkab pada BUMD THC tahun 2002 serta realisasi dana DAK DR memunculkan rumor Bupati Tebo ikut diperiksa.

Saat dikonfirmasi senin (28/3) Bupati Tebo Drs HA Madjid Muaz MM membantah kabar yang beredar tersebut. “Saya tidak ada diperiksa oleh kejagung. Kalau juga diperiksa, saya selalu siap,” katanya usai penyampaian LKPj di gedung DPRD Tebo.

Menurutnya, kedatangan tim Kejagung itu untuk menanyakan realisasi dari dana DAK DR yang diterima dinas kehutanan Kabupaten Tebo. Selama ini dana tersebut dalam jumlah besar, namun tidak semuanya dapat direalisasikan.

“Dana tersebut tidak terpakai sepenuhnya karena dinas kesulitan untuk menggunakan dana tersebut dan sisanya masih utuh dalam bentuk Silpa,” terang Madjid.

Dikatakan Bupati Tebo dua periode ini dalam kasus dugaan penyertaan modal pada BUMD THC merupakan salah persepsi. Karena katanya, penyertaan modal itu tidak pernah ada. “Yang ada itu penyertaan modal untuk PDAM, dan kasus itu sudah diperiksa Kejati dan telah selesai,” tukasnya.

Sebelumnya tim Satsus Kejagung turun ke kabupaten Tebo dan memintai keterangan 13 orang pejabat di kabupaten Tebo. Dalam pemeriksaan tersebut, kepala dinas kehutanan Tebo diperiksa selama 3 hari berturut-turut di kantor Kejaksaan Negeri Muara Tebo.

13 Pejabat yang diperiksa oleh tim Kejagaung itu yakni Ridham Priskap (mantan Sekda), Yolli B Bungin (Kadishut Tebo), Rahansi (Kepala Dinas Pertanian, mantan staff dinas kehutanan, H Izhar (Mantan Kadispenda, kini kepala BKD), Harmain (Mantan Kabag Keuangan, kini kadis Tata Kota), Indones (kini kepala DPKAD).

Kemudian Mahyudin (mantan Kepala Bappeda dan DPKAD), Alfred (kini, kepala Bappeda), Husni Roni (mantan Kacab Bank Jambi Tebo). Empat direksi PD THC yakni H Syahroni, Fahmi, Beni Sodikin dan H Zakaria juga diperiksa.

Berita Terkait