Sukandar Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Keterlibatan PNS

MUARA TEBO-Keterlibatan sejumlah PNS dalam upaya pemenangan salah satu calon terbukti dalam sidang di mahkamah konstitusi. Banyak pihak yang meminta kepada aparat yang berwajib untuk memproses PNS yang terlibat itu. Namun keterlibatan PNS yang menyalahi aturan dengan berpolitik praktis yang diputuskan MK itu masih dipelajari oleh Sukandar selaku kandidat yang seharusnya dirugikan. "Saya belum bisa berkomentar banyak. Putusan MK itu kita pelajari dahulu, jika pelanggaran serius kita laporkan, jika hal yang biasa dan masih bisa dimaafkan akan kita maafkan. Saya ingin yang terbaik untuk Tebo dan suasana Tebo tetap kondusif," katanya jumat (15/4). Dia hanya mengharap pemungutan suara ulang nantinya yang akan di gelar KPU, masyarakat betul-betul memilih sesuai dengan hati nurani dan untuk kepentingan masa depan kabupaten Tebo. "Pilihlah pemimpin yang bisa memimpin Tebo menjadi lebih baik lima tahun ke depan. Jangan terpancing dengan iming-iming dan money politic. Jangan sampai dengan uang Rp 50 ribu pilihan masyarakat merugikan kabupaten Tebo 5 tahun kedepan," katanya. Khusus untuk tim sukses, simpatisan dan rekan-rekan dari partai koalisi, Sukandar mengharapkan agar tetap menjalankan politik yang bersih seperti yang diterapkan pada 10 maret lalu. "Kita telah siap untuk menghadapi pemungutan suara ulang, karena itu memang kita yang memohon kepada MK. Namun kita tidak hanya bertekad untuk menang, tetapi juga bertekad melaksanakan politik yang bersih dan menjadi pelajaran untuk semua pihak," tandasnya. Sebelumnya, M Toha Ketua Tim Ridham-Eko mendesak kepada pihak yang berwenang untuk menindak PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan ikut berpolitik praktis memenangkan salah satu pasangan calon. "Karena putusan MK itu jelas mereka telah terbukti bersalah dengan berpolitik," kata Toha. (Radar Tebo)

Berita Terkait